Tolak Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Ketum YKKI Untuk Jokowi

  • Whatsapp

Bogor, Infofaktual.net Ketua Umum Yayasan Komunitas Kritis Indonesia (YKKI) turut angkat suara terkait perpanjangan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan secara tegas menolak adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat yang saat ini mengemuka di masyarakat.

Hal ini disampaikan Oscar Dany Susanto lewat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diunggah di facebooknya, Oscar Dany Susanto.

Bacaan Lainnya

Ini isi surat terbuka selengkapnya:

SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Kepada Yang terhormat
Presiden Republik Indonesia
Bpk. H. Ir. Joko Widodo

Assalamualaikum Wr. Wb

PARA MENTERI BISA LENGSERKAN JOKOWI

 

Ketua Umum YKKI meminta Presiden Jokowi untuk tidak memperpanjang PPKM yg jelas jelas tidak memberikan manfaat positif untuk masyarakat. Aparat yg tidak humanis, mereka cenderung kasar memperlakukan masyarakat yang sedang kebingungan Krn tak punya uang untuk sekedar makan. Jika ini diteruskan bisa berakibat perlawan secara spontan dari masyarakat.

Lebih baik, Fokus di 2 hal saja, yaitu:
Percepat Vaksinasi masal dan Kerahkan aparat negara untuk mengawasi Ketaatan masyarakat dalam hal 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Membatasi mobilisasi).

Rakyat diberi kebebasan beraktifitas, tapi harus mematuhi protokol kesehatan, dan Proses Vaksinasi segera dipercepat.
Saya rasa ini justru akan menghemat banyak biaya, daripada memaksakan PPKM dan memberi Bantuan Uang. Sehingga akan dicapai sinergitas atau hubungan dinamis antara Rakyat dengan Pemimpinnya.

Ketua Umum YKKI juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Para Pembantunya yang hasil kerjanya makin semrawut.

kondisi di dalam kabinet menjadi bukti rapuhnya arah tujuan dan hasil kerja dari menteri-menteri Jokowi dalam menghadapi gempuran Covid19 varian delta.

Komunikasi juga semakin parah di antara mereka. Kegaduhan sering terjadi justru sumbernya dari dalam Istana sendiri.

Contohnya, ada menteri yang merasa memiliki bakat dalam segala urusan sehingga dia selalu tampil. Bahkan, urusan presiden pun kadang diambil alih. Maka tidak heran ada menteri-menteri pelesiran dan cengar-cengir di luar negeri, mungkin Krn kebijakannya sudah di ambil alih oleh menteri tersebut.

Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan tugas sebagai kepala pelaksana PPKM Luhut seperti tidak bersahabat dengan rakyat dalam memimpin PPKM Darurat.

Mahfud MD juga konyol, menonton sinetron yang seharusnya tidak usah dipublikasikan di saat rakyat tengah berjuang, seolah meledek masyarakat yang tengah sengsara

Muhadjir menyatakan darurat militer saat rakyat melawan corona.

Sri Mulyani sebagai bendahara negara tampak mengambil solusi instan dengan menambah utang luar negeri.

Erick Thohir menggagas jualan vaksin di tengah rakyat kesulitan melawan virus.

Bahlil pelesiran di saat negara menerapkan PPKM Darurat.

Dan, Johnny G Plate yang tidak dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat terkait program pemerintah.

Banyak menterinya Jokowi yang tidak terlihat kehadirannya di masyarakat, padahal ini sangat penting untuk menaikkan mental masyarakat yg sedang terpuruk.

Mereka inilah yang membuat penanganan pandemi tidak pernah kelar.

Bahkan kepala daerah pun tak memihak rakyat.
Mereka ada dana, dari APBN dan APBD yang tidak terpakai untuk proyek pembangunan harusnya disalurkan untuk membantu rakyat miskin di wilayahnya.
Saya rasa kalau dibagikan untuk Sosial Masyarakat, nggak akan ditangkap KPK, kecuali di nikmati untuk pribadi.

Dibawah ini rinciannya:
Bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Berdasarkan data yang diterima presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.

Perlindungan sosial ada anggaran, Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun.
Belum ada 20 persen semuanya.

Demikian halnya dengan Dana Desa yang jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Namun, realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

Demikian Saran dari kami RAKYATmu yang sedang dihimpit kesulitan dan penderitaaan.
Kami tak ingin Presiden kami di Lengserkan.

Komunitas Kritis Indonesia
Oscar Dany Susanto
(Ketua Umum)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.