Bhahlil Lahadalia: Perizinan Usaha Gunakan Sistem OSS Hanya 10 Menit

  • Whatsapp

Jakarta, Infofaktual.net– Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Management (RBA), kemarin.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menuturkan, sistem tersebut bertujuan memudahkan perizinan berusaha atau berinvestasi di Indonesia.

“OSS RBA merupakan aplikasi portal satu pintu perizinan yang mencakup empat ruang lingkup. Di antaranya yakni periznan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Kementerian Investasi,” ujarnya seperti dilansir Radar Bogor, kemarin.

Menurut dia, tingkat keberhasilan OSS RBA sudah 83 persen di seluruh Indonesia. Sementara sisa 17 persen lainnya masih akan dilakukan penyesuaian dengan sistem tersebut.

“Kami miliki keyakinan setelah mengetes insyaallah tingkat keberhasilan aplikasi ini 83 persen dan 17 persen masih lakukan penyesuaian,” jelasnya saat peluncuran, kemarin.

Apabila ada kesalahan dalam proses perizinan melalui sistem OSS, Kementerian Investasi/BKPM akan memperbaikinya bersama Indosat. Sebab, sistem OSS itu merupakan kerja sama antara kedua belah pihak.

“Kami jujur menyampaikan bahwa yang mengerjakan ini adalah Indosat. Jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng. Jadi kalau andaikan ada trouble berarti Indosat dan kami sebagai menteri investasi akan bertanggung jawab,” katanya.

Bahlil melanjutkan, pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku Usah Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tadinya batas omzetnya di patok paling tinggi Rp500 juta, menjadi Rp5 miliar per tahun.

Dari segi kendala, dia menyebut sejauh ini adalah aliran listrik yang belum menyeluruh di semua daerah. Meski begitu, proses perizinan berusaha bisa dilakukan saat listrik menyala.

Selain itu, ada daerah yang saat ini belum mendapatkan akses internet. Padahal, sistem OSS yang sepenuhnya dilakukan secara online ini membutuhkan akses internet.

“Tapi kalau daerah-daerah yang listriknya nggak ada, internetnya nggak ada, ini kita lagi merumuskan dengan Indosat agar betul-betul implementasi daripada OSS ini bisa berjalan,” katanya.

Kemarin, seorang pelaku usaha bernama Yusuf Sopian ikut mencoba langsung sistem tersebut.

“Kecepatan kita coba di angka 7 menit, nggak sampai 10 menit dan sudah langsung terbit NIB (nomor induk berusaha) izin usahanya,” tutur pria asal Karawang yang memiliki usaha pupuk organik tersebut saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo yang juga hadir.

Saat memberikan sambutan pada acara peluncuran OSS RBA, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan agar iklim usaha di Indonesia semakin kondusif.

”Kita ingin iklim usaha di negara kita memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha. Selain itu meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja,” ucapnya.

Dalam laporan Bank Dunia pada 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB).

Artinya Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan. ”Kita harus mampu meningkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah,” perintahnya.

Menurutnya, kunci dari mempermudah izin itu adalah dengan perizinan berusaha yang terintegrasi, cepat, dan sederhana. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa peluncuran OSS berbasis risiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan.

OSS tersebut merupakan layanan perizinan secara daring yang terintegrasi dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Dalam aplikasi tersebut, jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya.

Jokowi menjabarkan, risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.

”Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik,” ungkapnya.

Kepala Negara memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga, serta para kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini.

”Kalau ini bisa dilaksanakan, saya yakin investasi baik investasi skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar akan meningkat di negara kita,” paparnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa kehadiran layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah. Justru memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan.

“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memudahkan para pengusaha,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, adalah bentuk radikalisasi dalam kebijakan investasi Indonesia. Sebab, saat ini mengurus izin investasi bisa dilakukan secara online. Dia menyebut, kemudahan OSS terlihat begitu nyata dengan pengurusan izin investasi tanpa keluar rumah.

Hal itu akan menghemat waktu dan biaya para investor. “OSS ini sesuatu yang betul-betul radikal dan diharapkan betul-betul mengubah cara kita melayani masyarakat dan dunia usaha dan bagaimana Indonesia memperbaiki iklim investasi,” katanya.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa pelaku usaha siap memanfaatkan OSS berbasis resiko yang baru saja diresmikan pemerintah.

”Kami telah berdiskusi dengan menkeu dan menteri investasi terkait dengan OSS dan kami nyatakan bahwa Kadin siap untuk memanfaatkan,” ujar Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, kemarin.

Arsjad mengaku pihaknya sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk meringkas perizinan. Sebab, pelaku usaha mengakui bahwa perizinan di Indonesia relatif rumit dan belum mampu memberikan kepastian.

Sedangkan dari sisi internal, adanya perubahan yang kerap terjadi saat pergantian pemimpin juga menjadi kendala masuknya investor. Termasuk juga kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak selaras.

Sehingga, lanjut Arsjad, pemerintah harus bisa menciptakan sistem yang solid soal perizinan di Indonesia. Sebab, regulasi UU Cipta Kerja perlu didukung dengan efektivitas perizinan yang baik.

”Kita harus pikirkan bagaimana mengunci long term planning dari Indonesia. Dimana kepemimpinan boleh berubah, tapi perencanaan dan sistem tetap bisa berjalan konsisten,” bebernya.

Sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian di tengah pandemi, untuk meningkatkan konsumsi domestik, sempat tercetus usulan bahwa vaksinasi bisa dijadikan sebagai pendorong aktivitas ekonomi.

Salah satu caranya, misalnya dengan menjadikan kartu vaksin sebagai syarat untuk izin akses ke pusat perbelanjaan.

Terkait dengan rencana tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja menanggapi positif.

Dia menegaskan bahwa hampir 100 persen karyawan dan staf yang ada di dalam mall sudah divaksinasi, sehingga pihaknya juga mendukung hal tersebut juga diikuti oleh masyarakat yang hendak mengunjungi pusat perbelanjaan.

”Harapannya hal ini juga bisa mendorong kesuksesan vaksinasi. Berharap ketersediaan vaksinasi terus bertambah dan masyarakat semakin terdorong untuk mau divaksin,” ujarnya.

Mengenai teknis, memang APPBI mengaku belum ada arahan yang lebih detil dari pemerintah, namun secara garis besar Alphonsus menegaskan bahwa SDM-nya siap jika perlu dilakukan pemeriksaan kartu vaksin sebagai syarat masuk mall.

Namun, di sisi lain pelaku usaha restoran dan hotel masih memberikan beberapa catatan terkait wacana tersebut. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai bahwa kebijakan tersebut bakal butuh banyak persiapan jika diperluas ke sektor lain seperti restoran dan perhotelan.

”Bukan semua orang yang belum divaksin tidak mau divaksin, mungkin ada yang karena penyakit, anak kecil, lain-lain. Intinya sentra vaksinasi belum merata,” ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

Menurut Maulana, apabila penerapan kebijakan ini dilakukan tidak dengan persiapan yang matang, justru dapat menjadi bumerang bagi sektor pariwisata.

“Jadi kalau kita mensyaratkan bahwa semua yang makan di restoran harus menggunakan vaksin, akan menjadi kendala dan terus memukul sektor restoran yang saat ini dengan adanya PPKM level 3 dan 4, sudah sudah sangat berat,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.