PT Imza Rizky Jaya Tepis Tudingan Penipuan

  • Whatsapp
Ketua Umum Oscar Dany Susanto.

Jakarta, Infofaktual.net – Perwakilan PT Imza Rizky Jaya (IRJ) yaitu Oscar Dany Susanto mengatakan terkait pemberitaan di media online Portalberita.co.id yang diunggah pada 21 September 2021 yang mana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bidik Indonesia telah melayangkan surat ke Mabes Polri terkait melaporkan dugaan penipuan paket dana hibah bantuan lenerangan PLTS-PJU.

Perwakilan PT IRJ Oscar Dany Susanto yang juga menjabat Ketua Umum Yayasan Komunitas Kritis Indonesia (YKKI) mengungkapkan bahwa berita yang sudah diunggah media online tersebut merugikan PT IRJ dengan beritanya yang mana DPL LSM Bidik Indonesia melayangkan surat ke Mabes Polri terkait tindak pidana penipuan oleh PT. Imza Rizky Jaya.

Bacaan Lainnya

“Isi Surat yang dilayangkan ke Mabes Polri tertanggal 14 September 2021 dengan nomor surat : 005/II/IX/2021, Perihal Pelaporan Dugaan Penipuan Paket Dana Hibah Bantuan Penerangan PLTS – PJU. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Ketua DPP LSM Bidik Indonesia, Achmadi Anom, pada Selasa (21/09/2021).

Dalam hal ini, Oscar Dany Susanto menegaskan bahwa pemberitaan media online tersebut terkait surat yang dilayangkan LSM Bidik Indonesia itu adalah hoax, fitnah yang keji dan bisa berakibat pelanggaran UU ITE, dan pelanggaran UU Pers.

“Saya anggap hal tersebut telah melanggar UU Pers yaitu pada Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”, ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Ia menambahkan, selain itu pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers disebutkan juga bahwa “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih belum jelas tuduhannya demi mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”.

“Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa perusahaan pers yang melanggar kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dipidana denda paling banyak Rp500 juta. Sanksi pidana yang sama juga diberikan kepada perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab,” ujar Oscar sapaan akrabnya.

Ia menyatakan, yang sangat disayangkan adalah dasar dugaan penipuan tersebut tidak valid dan tidak cukup bukti, karena hanya bersumber dari aduan salah satu perusahaan sebagai sub kontraktor yang telah diputus kontrak oleh PT IRJ karena menyalahi aturan dan SOP dalam kontrak resmi antara main Kontraktor dan sub Kontraktor.

“Seharusnya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang tugasnya membantu masyarakat, LSM tersebut harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dengan mengklarifikasi atau mengirim surat somasi atas tuduhan sepihak tersebut kepada pihak main kontraktor yang telah dianggap menipu dan harusnya mengumpulkan bukti bukti yang cukup jika melangkah ke jalur hukum,” ujar Oscar.

Oleh karena itu, kami pihak PT IRJ melalui klarifikasi ini bermaksud untuk memberikan tanggapan dan sanggahan sebagai hak jawab obyek berita merugikan PT IRJ

“Kami (PT IRJ-red) menganggap bahwa berita tersebut tidak benar, dan meminta pihak media Portalberita.co.id untuk menghapus berita tersebut dan meminta maaf soal pemberitaan yang telah diunggah dengan demikian masalah ini telah dianggap selesai, karena pihak PT IRJ memang tidak ingin bersinggungan dengan pihak manapun,” ucap Oscar.

Oscar menuturkan, hal ini bisa dipakai untuk pengalaman dan pembelajaran bagi media atau organisasi dalam melakukan kegiatannya agar semua berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

“Walau dalam hal ini PT IRJ mempunyai hak untuk melaporkan kepada Dewan Pers sebagai pihak yang sangat dirugikan dan menempuh jalur hukum dengan melaporkan terjadinya Pencemaran Nama Baik,” tuturnya.

Diketahui, PT Imza Rizky Jaya sebagai main kontraktor sampai saat ini masih konsisten melaksanakan program Indonesia Terang yang dianggap penipuan tersebut.

Program ini sudah terealisasi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Aceh dan Sulawesi Tengah. Provinsi lain yang seharusnya sudah berjalan namun terkendala karena Pandemi Covid-19.

Dalam pendistribusian pihaknya (YKKI-red) tidak mau asal-asalan dan untuk sub kontraktor pengadaan tersebut memberikan garansi empat sampai lima tahun. Jadi harus yang berkualitas dan bekerjasama dengan perusahaan yang bertanggung jawab dan telah terverifikasi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.