Elemen Masyarakat Minta Tindak Tegas Oknum PNS Lakukan Pembiaran Lahan Hutan Diserobot WNA 

  • Whatsapp

Bogor, Infofaktual.net – Kamaluddin alias Kunut menyampaikan gabungan media dan elemen masyarakat yakni Karang Taruna Desa Tangkil menemukan sejumlah kejanggalan aneh yang patut dikembangkan penyidik juga kepala Balai Pusat Taman Nasional.

”Kita telah membuat kajian dan analisis bersama atas dugaan lahan di eks perkebunan yang digarap warga desa Tangkil ,kecamatan Caringin.Tentu Hal ini menarik ketika status lahan dan tanah diklaim milik salah satu warga asing atau Korea yang mengunakan nama orang Indonesia, berinisial AT,” ujarnya melalui pesan singkat di Bogor, Jumat (15/10/2021).

Kunut menambahkan, pihaknya telah menemukan sejumlah data dan fakta diantaranya hasil putusan Mahkamah Agung (MA) dan sejumlah data foto dan rekaman pendukung lainnya.

Sementara diketahui Tim Pengelolaan Taman Nasional wilayah 3 Bogor pada 15 Maret 2021 lalu Kabid Pengelolaan, Kasie dan jajarannya telah mengetahui, adanya tanah atau lahan kehutanan yang masuk ke dalam area Vila warga negara Korea bernam Fax Hyuan Dong dengan praktek nama pemohon berstatus karyawan inisial AT. Diatas tanah garapan yang berasal dari H. Sarbini.

“Dari data dan fakta yang kami himpun baik berupa hasil putusan PTUN Bandung juga data dari surat desa dan data surat peralihan garapan sejak H. Sarbini telah lengkap bahkan niai dan jumlah transaksinya hingga kesimpulan tim investigasi telah utuh dan bulat,” ujar Kunut.

Kunut menilai secara fakta di lapangan lahan vila masuk ke dalam patok batas area Taman Nasional, di blok Pasir Ipis, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Adanya tungak atau tapal batas diarea lokasi villa memperkuat fakta perbuatan melawan hukum terjadi.

“Kita ambil kesimpulan sementara, adanya kemungkinan lahan kehutanan yang masuk ke area Vila, dari titik gerbang

tembok yang ditandai tapal batas kehutanan hingga jalan desa dan jalur patroli menuju ke lokasi Villa. Hal ini

Diperkuat fisik lahan yang diserobot tersebut yakni dari pantuan di lapangan terlihat, lahan milik warga Korea yang disebut Fax Hyuan Dong, menutup akses jalan lintas Patroli Taman Nasional juga jalan Desa Tangkil,” ucapnya

Menurut nya, dikasus ini terdapat dugaan unsur konflik of interest dari petugas sendiri dimana sejak putusan kalah dipengadilan PTUN Bandung juga tingkat MA tidak ada aksi atau ekseskusi Taman Nasional setempat mengambil lahan yang diserobot itu.

” Kami kini mempertanyakan tugas dan fungsi Polhut juga PPNS dikehutanan. Penyidik itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang” ujar Kunut.

Sambung Kunut, Penyidik dalam pasal 2 PP 58/2010, yaitu, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil. Sedangkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 PP 58/2010.

“Dalam hali ini kita pertanyakan kemana PPNS di Kehutanan ini, dalam Pasal 3A ayat (1) PP 58/2010. Berarti PP tersebut dikangkangi dong,” pungkas Kunut. (Agus/Gus)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.